Categories
Politik

Tidak Hanya Laclau, Mouffe juga Mengulas Populisme

Mouffe menafsirkan populisme adalah praktik politik yang bisa menggunakan berbagai ideologi, tergantung pada waktu, tempat dan kesesuaian dengan bingkai kelembagaan.

Judul Buku: For A Left Populism

Penulis: Chantal Mouffe

Penerbit: Verso

Tebal Buku: 112 halaman

Tahun Terbit: 2018

ISBN: 978-1-78663-755-0

Hegemony and Socialits Strategy atau Hegemoni dan Strategi Sosialis yang dituliskan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe merupakan buku yang sangat digemari oleh klub studi berhalauan Marxis atau Sosialis. Buku ini, selain karya Antonio Gramsci, merupakan buku yang mengulas mengenai hegemoni secara mendalam. Setelah buku ini diterbitkan, Laclau menulis buku lainnya yang berhubungan dengan hegemoni, berjudul On Populist Reason. Kita sangat jarang mendengar kisah dari Mouffe lagi.

Di tahun 2018, seiring saya sedang mencari buku bertemakan populisme untuk membantu kakak tingkat saya yang sedang berkuliah S2 di Yogyakarta, saya menemukan karya terbaru Mouffe yang menjelaskan tentang Populisme. Dalam waktu yang sangat singkat, untungnya saya bisa mendapatkan buku itu. Resensi saya ini, yang telah lama tersimpan di arsip, mencoba untuk menguraikan sedikit dari isi buku ini dan apa yang membedakannya dengan buku yang mengangkat bahasan populisme lainnya seperti karya Ruth Wodak dan Jan-Werner Muller.

Dalam bab satunya, penulis mengutarakan bahwa tujuan dari buku ini adalah mencari kebenaran atas momen-momen populis yang sedang dihadapi negara-negara Eropa Barat. Mouffe memilih untuk membatasi lingkup bahasannya hanya pada Eropa Barat, karena negara di Eropa Timur pernah merasakan rezim komunis yang nantinya membutuhkan analisis yang berbeda.

Pemaknaan terhadap populisme, Mouffe mengutip Laclau yang memaknai populisme sebagai strategi penuh wacana dalam membangun sebuah front politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kubu dan menggerakkan kelompok underdog (kelompok tertindas) melawan mereka yang memiliki kekuasaan. Mouffe menafsirkan bahwa populisme bukanlah ideologi bukan juga rezim politik. Populisme adalah praktik politik yang bisa menggunakan berbagai ideologi, tergantung pada waktu, tempat dan kesesuaian dengan bingkai kelembagaan.

Dalam situasi kacau dimana ada perubahan tatanan sosial-ekonomi dan politik, kekuasaan dominan sedang dipertanyakan oleh masyarakat yang tidak puas, dalam situasi semacam itulah lembaga yang ada gagal untuk menjaga ketertiban. Alhasil kekuasaan dominan akan digulingkan dan munculnya kekuasaan baru atas dasar tindakan kolektif.

Momen populis merupakan ekspresi dari berbagai macam penolakan transformasi sosio-ekonomi dan politik yang dibawa oleh kekuasaan neoliberal. Kegagalan kekuasaan neoliberal ini melahirkan apa yang disebut dengan post-democracy atau pasca-demokrasi.

Istilah pasca-demokrasi ditandai dengan menurunnya peran parlemen yang berdampak pada hilangnya kedaulatan mereka akibat globalisasi neoliberal. Adapun Jacques Ranciere juga menulis tentang pasca-demokrasi yang ia artikan sebagai pelaksanaan demokrasi yang menghilangkan perselisihan, bentuk dan miskalkulasi dari masyarakat, dimana ada pertarungan pengaruh antara pemerintah dengan kepentingan sosial (masyarakat).

Mouffe mengartikan demokrasi secara etimologis: kekuasaan rakyat, yang nantinya justru memunculkan jenis-jenis lain dari demokrasi yang berkembang di Barat, seperti: demokrasi konstitusional, demokrasi perwakilan, demokrasi liberal dan demokrasi pluralis. Gerakan populis juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan sistem demokrasi.

Permasalahan rezim politik juga menjadi ulasan dalam buku ini. Mouffe menyebutkan dua tradisi rezim politik yang dikenal di Eropa adalah liberalisme politik yang dikarakteristikkan dengan peraturan perundangan, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan individu, sedangkan satunya adalah demokrasi, dimana ide sentralnya berkutat pada kedaulatan dan kesetaraan. Ia mengutarakan bahwa tidak ada hubungan diantara keduanya kecuali perjuangan bersama melawan kediktatoran.

Carl Schmitt, seorang pemikir yang mendukung Nazi juga dikutip oleh penulis berkenaan mengenai pertentangan antara istilah liberal yang mengangkat universalitas dan kemanusiaan yang menjadi rujukan utama demokrasi. Kesetaraan dalam demokrasi lah yang membangun pandangan tentang “masyarakat” yang nantinya melahirkan batasan antara “kita” dan “mereka”.

Pasca-Demokrasi adalah keadaan dimana demokrasi liberal yang merupakan gabungan dari prinsip liberalisme politik dan demokrasi menghilang karena masuknya pemikiran neoliberal. Kondisi ini ditandai dengan hilangnya kesetaraan dan kedaulatan masyarakat, dimana hanya pandangan liberal yang hanya ditandai dengan pemilu yang bebas dan hak asasi manusia.

Permasalahan ekonomi menjadi sentral bagi liberalisme yang berusaha mempertahankan nilai-nilai pasar bebas diutamakan dengan mengesampingkan nilai lainnya dalam liberalisme.

Dalam arena politik, keadaan Pasca-Demokrasi didukung dengan adanya post-politics (Pasca-Politik), dimana istilah ini menghilangkan garis pembatas antara “kanan” dan “kiri”. Keadaan ini muncul karena modernisasi di berbagai negara yang dipercepat oleh globalisasi. Tidak jarang kita melihat partai sosial-demokrat menerima prinsip kapitalisme finansial dan batasan-batasan yang mereka keluarkan dalam intervensi negara.

Alhasil peran dari parlemen dan lembaga negara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan politik telah dikurangi sedemikian rupa. Partai-partai sekarang mengambil jalan tengah (centrist). Adapun muncul perjanjian tengah (consensus of the center) yang mendukung globalisasi neoliberal. Mereka yang menolak perjanjian tersebut akan dicap sebagai kelompok ekstrim atau dibuang dan dianggap sebagai kelompok populis dalam konotasi yang buruk.

Kemunculan kelompok oligarki yang membawa pasar bebas juga menjadi salah satu alasan naik daunnya populisme. Perekonomian hanya berfokus kepada uang sehingga kesenjangan semakin membesar. Privatisasi dan deregulasi semakin merugikan para pekerja, di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendesak posisi pekerja dan banyak orang kehilangan pekerjaannya karena teknologi yang semakin maju. 

Perkembangan oligarki ini menghilangkan salah satu pilar demokrasi yakni kesetaraan. Prinsip yang sekarang berkuasa adalah pandangan individualistik kelompok liberal yang mendukung masyarakat konsumtif dan kebebasan yang “ditawarkan” oleh Pasar Bebas.

Salah satu pandangan yang membuat saya tertarik dengan buku ini adalah me-radikalisasi demokrasi. Banyak yang berpandangan bahwa meradikalisasi demokrasi tujuannya adalah menghancurkan demokrasi liberal, padahal yang dimaksudkan dengan meradikalisasi demokrasi adalah membuat tatanan politik etis yang didasarkan atas kebebasan dan kesetaraan.

Mouffe berargumen bahwa kesalahan dari masyarakat demokratis ini adalah mereka justru tidak menerapkan demokrasi liberal dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Tugas dari kelompok kiri bukanlah memusuhi masyarakat ini, tapi memastikan bahwa penerapan kebebasan dan kesetaraan memang benar-benar ada. Meradikalisasi demokrasi tidaklah sulit, cukup mengubah lembaga demokratis yang kurang menjalankan prinsip demokrasi menjadi lebih demokratis. Kalau dalam ilmu administrasi negara yang saya pelajari, bisa melalui program yang menekankan transparansi.

Kenapa demokrasi menjadi penting bagi populisme kiri? Karena hanya melalui demokrasi, masyarakat dapat bebas berbicara dan mengaspirasikan kebutuhannya. Gerakan yang kerap dilakukan di pusat kota sebenarnya bukan perwujudan dari sosialisme, melainkan demokrasi secara nyata. Karena terkadang masyarakat memiliki hak suara tapi tidak bisa bersuara, ujar Mouffe mengutip Indignados dari Spanyol.

Mouffe menceritakan pula tantangan yang muncul ketika ia menulis Hegemoni dan Strategi Sosialis bahwa bermunculan banyak gerakan baru yang minta untuk dilebur dalam gerakan sosialis di luar kelompok buruh saja. Lucunya, banyak kelompok baru yang bergabung dalam gerakan kiri di dunia, justru kelas pekerja lah yang terlempar dari gerakan kiri dan banyak dari permintaan kelas pekerja yang tidak terpenuhi.

Dalam membentuk strategi untuk kelompok kiri, perlu dimunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam lingkup sosial, salah satunya adalah memenuhi permintaan semua kelompok yang terpinggirkan. Untuk memenuhi seluruh permintaan ini, maka Mouffe membangun sesuatu yang disebut dengan people atau “masyarakat” yang permasalahan intinya ada pada eksploitasi, dominasi dan diskriminasi. Mouffe menambahkan, bahwa permasalahan “masyarakat” harus diselesaikan tanpa melupakan masa depan dari bumi (permasalahan lingkungan).

Permasalahan utama dalam masyarakat kita adalah perpecahan antara pemenang dan pecundang, antara mereka yang beruntung atas neoliberalisme dan mereka yang tereksploitasi oleh neoliberalisme. Tidak jarang perkembangan neoliberalisme justru merugikan lingkungan dan ada beberapa kelompok neoliberal yang paham betul permasalahan lingkungan ini dan dapat diajak berjuang untuk memperbaikinya.

Pertarungan hegemonik untuk memperbaiki mutu demokrasi harus dimulai pada tataran Negara-Bangsa. Pada tingkatan nasional masyarakat harus digerakkan untuk melawan neoliberalisme dan kerjasama dengan gerakan serupa namun lintas negara juga diperlukan untuk menghadapi globalisasi yang ditunggangi kepentingan neoliberalisme. Jangan anggap populisme sebagai ancaman terhadap demokrasi, ujar Mouffe. Populisme apabisa dipelajari lebih dalam merupakan esensi dari demokrasi dan dapat memperbaiki banyak permasalahan di dunia kita sekarang.

Karya tipis Mouffe ini sangatlah teoritik, sehingga hanya akan menarik pembaca dari kalangan akademisi atau aktivis saja. Pandangan yang dibawa juga cukup berapi-api dengan menggunakan diksi kata yang terbilang susah. Buku ini tidak seaplikatif karya Ruth Wodak, The Politics of Fear karena tidak menggunakan analisis wacana, melainkan buku ini semacam konstruksi teori mengenai populisme sayap kiri.

Buku ini juga tidak seperti karya Jan-Werner Muller, What Is Populism? Yang penuh dengan definisi akan populisme dan sering memberikan contoh-contoh gerakan populisme. Buku tersebut memang bertujuan untuk mengenalkan pembaca baru mengenai populisme. Berbeda dengan karya Mouffe yang menekankan kepada esensi dan tujuan dari populisme yang bersifat normatif dan untuk kebaikan bersama. Sebagai konstruksi teori atas populisme, buku ini memang harus membahas sesuatu yang ”dicita-citakan” oleh Para Populis. (rez)

By Reza Maulana Hikam

Public Administration student at Airlangga University. Founder of this book review website, Kedai Resensi Surabaya. Free writer in Geo Times.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.