Barang dan Jasa, Antara Publik dan Privat

Ekonomi Jun 11, 2017

Agar pemerintah bisa mengintervensi pasar, maka terlebih dahulu harus terjadi kegagalan pasar dan menunjukkan bahwa intervensi tersebut yang nantinya akan menghasilkan peningkatan pendapatan.


Brigette Unger (ed) - Public or Private Goods?

Judul Buku: Public or Private Goods? Redefining the Res Publica

Penulis: Brigette Unger (ed).

Penerbit: Edward Elgar

Tebal Buku: ix+288 halaman

Cetakan: Pertama, 2017

Barang dan jasa merupakan dua hal mendasar yang selalu menjadi lingkup pembahasan ilmu ekonomi, dimana ilmu tersebut membahas pemenuhan kebutuhan manusia. Yang selalu menjadi problematika ialah siapa yang wajib dan berhak untuk menyediakan dua hal itu? Apakah pemerintah beserta kroninya atau sektor privat (baca:perusahaan) bersama pegawainya? Dalam buku ini akan dibahas secara komprehensif masalah tersebut.

Fungsi pasar adalah menyediakan komoditas untuk diperjualbelikan kepada khalayak umum, sedangkan disisi lain, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya. Didalam pasar, perusahaan selalu berkompetisi satu dengan yang lain dalam menjual produknya dan hal tersebut membuatnya lebih inovatif dan kreatif dibandingkan pemerintah yang sifatnya monopolistik. Bab-bab dalam buku ini bertujuan untuk mengulas permasalahan itu.

Sebelum memasuki pada hak dan kewajiban siapa dalam menyediakan barang dan jasa, maka ada baiknya mendefinisikan mana yang disebut barang publik dan mana yang disebut barang privat. Menurut Samuelson yang dikutip dalam buku ini, barang publik adalah barang yang tidak memiliki rival dalam produksi maupun konsumsinya dan tidak dapat dikecualikan. Ciri utama yang membedakan barang publik dibanding barang privat adalah semua orang menerima kuantitas yang sama dari barang publik, sedangkan tiap individu dapat mengkonsumsi barang privat dengan kuantitas yang berbeda. Adapun barang publik tidak murni yang berada diantara barang publik murni yang semata-mata tidak berival dan tidak terkecualikan, dengan barang privat yang memiliki sifat sebaliknya. Barang publik tidak murni dapat merasakan dampak dari kemampatan atau eksternalitas konsumsi lainnya, yang dimana barang publik murni tidak bisa, namun pasar dapat menyediakan kuantitas dan kualitas optimal dari barang publik tidak murni. Contoh dalam buku ini mengenai barang publik ialah ilmu pengetahuan dalam penemuan obat AIDS ataupun penyakit menular lainnya bisa dianggap sebagai barang publik yang global. Namun sistem paten selalu berusaha memprivatkan hal-hal yang seharusnya didapatkan secara mudah oleh semua orang.

Setelah mengetahui sekilas mengenai barang publik dan barang privat, kita harus memikirkan sejauh mana pemerintah bisa menjadi aktor dalam aktivitas ekonomi. Agar pemerintah bisa mengintervensi pasar, maka terlebih dahulu harus terjadi kegagalan pasar dan menunjukkan bahwa intervensi tersebut yang nantinya akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Pembahasan mengenai intervensi ini mengikuti sejarah mengenai Negara Kesejahteraan dengan pendekatan dan label Kesetaraan, Kesamaan dan Efisiensi. Model ini disebut sebagai model redistributif, dalam model ini dilihat bahwa pasar muncul dengan ketidakadilan dalam pemberian upah dan kekayaan, maka dari itu negara mengintervensi untuk membuat pemasukan lebih rata dan adil. Model ini juga menyarankan untuk membatasi eksploitasi terhadap buruh dan berargumen bahwa pemerintah harusnya mendistribusikan pendapatan baik didalam maupun diluar pasar tenaga kerja. Disini kita bisa lihat bahwa pasar itu efisien, sedangka pemerintah menjaga kesetaraan dan keadilan.

Pada saat intervensi itu terjadi, maka masyarakat lah yang mengawasi dan memberi garansi agar pemerintah memenuhi kebutuhan barang dan jasa mereka, dan para pembuat kebijakan mengikuti kepentingan umum dan kebaikan bersama. Dari sini lah muncul penulis seperti Waltzer, Etzioni dan Sandel yang berpendapat bahwa kebutuhan pokok masyarakat bukanlah komoditas untuk diperjualbelikan, maka dari itu penyedianya haruslah pemerintah. Untuk itu harus ditetapkan terlebih dahulu apakah komodifikasi suatu barang diperbolehkan atau tidak, dan jika tidak maka akses pasar bebas terhadap barang tersebut haruslah ditutup.

Dimana sektor privat didorong oleh laba, pemerintah didorong oleh kepentingan publik dan beberapa barang publik akan rusak dan berkurang jika dijual demi mencari uang. Model efisiensi adalah jalan tengah bagi semua permasalahan ini, bahwa pemerintah berfungsi sama dengan pasar, yakni menyediakan barang dan jasa, namun pada ranah-ranah mana pemerintah dapat lebih efisien, itu yang menjadi pembeda barang publik dan barang privat. Disini pemerintah memiliki keunggulan komparatif dimana mereka dapat memaksa masyarakatnya untuk bekerjasama, dan karena hal itu, mengurangi biaya transaksi, meskipun mengkorbankan kebebasan individu. Akhirnya, model ini memaknai pemerintah sebagai perusahaan asuransi yang memiliki tentara. (rez)

Reza Maulana Hikam

Undergraduate student of Public Administration in Airlangga University. Founder of this book review website, Kedai Resensi Surabaya. Free writer in Geo Times.